Pada 1 April 2022, Indonesia resmi menerapkan tarif Pajak Pertambahan Nilai (PPN) sebesar 12%, naik dari sebelumnya yang sebesar 11%. Keputusan ini diambil oleh pemerintah untuk mendongkrak pendapatan negara di tengah kebutuhan pembiayaan untuk program pembangunan dan pemulihan ekonomi pasca-pandemi. PPN yang lebih tinggi ini tentunya akan mempengaruhi wajib pajak dan masyarakat menengah. Kelompok masyarakat menengah menjadi kelompok konsumen utama dari barang dan jasa yang dikenakan pajak.

Apa Itu PPN dan Mengapa Penting?

PPN adalah pajak yang dikenakan pada setiap transaksi jual beli barang dan jasa, di mana wajib pajak (terutama pelaku usaha) memungut pajak ini dan menyetorkannya ke negara. PPN adalah salah satu sumber pendapatan utama negara yang digunakan untuk pembiayaan berbagai program pembangunan. Konsumen akhir (seperti rumah tangga dan individu) yang akan menanggung beban pajak ini melalui harga barang dan jasa yang mereka beli. Kenaikan tarif PPN menjadi 12% tentu memiliki dampak yang lebih luas, terutama bagi masyarakat menengah yang menjadi konsumen utama.

Dampak PPN 12% bagi Wajib Pajak

Bagi wajib pajak, yang umumnya adalah pelaku usaha, penerapan PPN 12% akan meningkatkan beban administrasi dan mempengaruhi harga barang atau jasa yang dijual. Pengusaha harus memungut PPN 12% dari pembeli dan menyetorkannya ke Direktorat Jenderal Pajak (DJP). Akibatnya, harga barang dan jasa yang dikenakan PPN pun cenderung naik, yang bisa mempengaruhi daya saing produk di pasar. Bagi pelaku usaha kecil, kenaikan ini bisa menjadi tantangan tambahan, terutama dalam penyesuaian sistem dan edukasi bagi konsumen.

Dampak PPN 12% bagi Masyarakat Menengah

Masyarakat menengah sering menjadi konsumen utama produk-produk konsumsi sehari-hari seperti makanan, barang elektronik, dan pakaian. Kenaikan tarif PPN menjadi 12% dapat meningkatkan harga barang yang mereka beli. Misalnya, harga barang kebutuhan pokok atau barang konsumsi lainnya akan lebih mahal. Dampak langsung dari kenaikan ini adalah penurunan daya beli masyarakat, karena lebih banyak uang yang harus dikeluarkan untuk membeli barang dengan harga yang lebih tinggi. Hal ini dapat mempengaruhi gaya hidup dan konsumsi rumah tangga, di mana masyarakat akan lebih selektif dalam memilih barang atau jasa.

Kebijakan Pemerintah untuk Mengurangi Beban PPN

Untuk mengurangi dampak negatif terhadap masyarakat, pemerintah berencana memberikan pengecualian PPN atau subsidi untuk barang atau jasa tertentu yang menyasar kebutuhan dasar, seperti bahan pangan pokok dan sektor kesehatan. Selain itu, untuk mendukung pelaku usaha kecil dan menengah, pemerintah juga dapat memberikan insentif atau fasilitas pajak untuk meringankan beban administrasi. Program-program ini diharapkan dapat menjaga daya beli masyarakat menengah dan mendorong pelaku usaha untuk tetap beroperasi secara efisien meskipun tarif PPN lebih tinggi.

Dilansir dari siaran pers pada Hari Selasa (31 Desember 2024) di Gedung Kementerian Keuangan (Kemenkeu), Jakarta Pusat, Presiden Prabowo Subianto menegaskan hal berikut “Kenaikan PPN dari 11% menjadi 12% hanya dikenakan terhadap barang dan jasa mewah, yaitu barang dan jasa tertentu yang selama ini sudah terkena PPN barang mewah, yang dikonsumsi oleh golongan masyarakat berada, masyarakat mampu”. Meskipun Presiden telah menegaskan hal tersebut, tidak dipungkiri bahwa banyak hal yang tidak tergolong barang mewah-pun ikut mengalami peningkatan harga.

Bagaimana Masyarakat Menengah Dapat Menghadapinya?

Masyarakat menengah dapat mengelola pengeluaran mereka dengan lebih bijak untuk mengurangi dampak dari kenaikan PPN. Salah satu caranya adalah dengan memprioritaskan pembelian barang yang lebih efisien dan tidak dikenakan PPN. Masyarakat juga bisa berhemat dengan membeli barang dalam jumlah besar atau memanfaatkan promo dan diskon yang ditawarkan oleh pedagang atau platform e-commerce. Untuk barang-barang yang harganya dipengaruhi oleh tarif PPN, konsumen bisa mencari alternatif atau mengurangi konsumsi barang-barang yang kurang mendesak.

Kenaikan tarif PPN menjadi 12% memiliki dampak signifikan bagi wajib pajak dan masyarakat menengah. Bagi pelaku usaha, ini berarti adanya penyesuaian harga dan proses administrasi yang lebih rumit. Sementara itu, bagi masyarakat menengah, ini berdampak pada kenaikan harga barang konsumsi, yang berpotensi mengurangi daya beli. Namun, dengan adanya kebijakan dari pemerintah seperti pengecualian untuk barang kebutuhan dasar dan insentif bagi pelaku usaha kecil, diharapkan beban tarif PPN 12% dapat dikurangi. Oleh karena itu, penting bagi masyarakat untuk cerdas dalam mengelola pengeluaran dan adaptif terhadap perubahan yang terjadi di pasar.