Namun, Kepala KPP memiliki kewenangan untuk membatalkan SP2DK jika ditemukan kesalahan atau kondisi tertentu berikut:

1️⃣ Kesalahan administratif sebelum SP2DK disampaikan

Jika SP2DK sudah diterbitkan tetapi belum diberikan kepada wajib pajak, dan kemudian ditemukan adanya kesalahan administratif akibat faktor manusia, misalnya:

• salah mencantumkan NPWP, nama wajib pajak, jenis pajak,
• kesalahan periode (masa/tahun pajak), atau
• kekeliruan administratif lainnya.

2️⃣ SP2DK tumpang tindih dengan pemeriksaan pajak

Jika sebelum SP2DK disampaikan ternyata sudah ada surat perintah pemeriksaan, pemeriksaan bukti permulaan, atau penyidikan terhadap jenis dan masa pajak yang sama, maka SP2DK tersebut dapat dibatalkan.

3️⃣ Ditemukan data baru yang belum tercatat dalam sistem

Apabila setelah penerbitan SP2DK tetapi sebelum disampaikan ditemukan adanya data atau informasi pengawasan baru yang belum tercantum dalam dokumen dasar penerbitan (KKPT dan LHPT), maka SP2DK dapat dibatalkan.

4️⃣ Kesalahan ditemukan setelah SP2DK disampaikan

Jika SP2DK sudah diberikan kepada wajib pajak namun belum disusun LHP2DK, dan ditemukan kesalahan administratif seperti penulisan NPWP, nama, jenis pajak, atau masa pajak — baik oleh pegawai KPP maupun oleh wajib pajak sendiri — yang berpotensi mengganggu proses P2DK, maka SP2DK tersebut juga bisa dibatalkan.